Kebijakan otonomi daerah mendatangkan angin segar bagi pembangunan daerah. Akan tetapi tidak semua daerah menikmati kesempatan tersebut.
Menurut kajian Kemendagri, dari 34 provinsi dan 508 kota/kabupaten di Indonesia, 65 persen daerah otonom gagal berkembang. Padahal otonomi seharusnya dapat mempercepat pembangunan daerah.
Pelaksanaan pembangunan daerah selalu menemui tantangan. Penolakan masyarakat, konflik kepentingan, tata kelola pemerintahan hingga kebocoran anggaran menjadi kendala di lapangan. Kompleksitas permasalahan pembangunan membuat para pengambil kebijakan menjadi gamang saat mengambil keputusan. Di sinilah peran riset dalam memberikan masukan dan rekomendasi.
Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program merupakan satu-kesatuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peran lembaga riset di daerah sebagai lembaga independen dapat membuat kajian dengan standar-standar ilmiah untuk mengefektifkan setiap tahapan pembangunan daerah.
Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tentang Pemerintah Daerah dimana mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam memperkuat daya dukung iptek dan inovasi bagi pembangunan.
Peran ini berada di pundak organisasi riset sebagai lembaga fungsional yang “miskin struktur, kaya fungsi” untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Suatu bagian yang sulit dilakukan oleh dinas/badan yang melaksanakan kebijakan, karena hasil risetnya pasti mengalami konflik kepentingan.
Peran riset bagi pengembangan daerah sangat penting dalam menyiapkan formulasi, evaluasi dan alat ukur kebijakan dan regulasi yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Riset daerah mampu merespons isu-isu strategis daerah dengan rekomendasi yang bisa langsung ditindaklanjuti.
Inovasi program di daerah memberi ruang bagi riset daerah untuk memberi peran karena setiap daerah memiliki keunikan. Pelaksanaan suatu program pembangunan di Kota Kupang tentu tidak bisa disamakan dengan Alor dan Sumba. Perbedaan budaya, geografis, sumber daya alam maupun tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi hambatan penyeragaman program.
Riset yang tunduk pada metodologi ilmiah dapat memberi hasil terukur bagi daerah dan pada jangka panjang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sumber pendapatan daerah. Hasil riset tentang pemetaan sumber daya, tata ruang dan budaya daerah menjadi modal penting pembangunan yang berkesinambungan.
Pada pelaksanaannya, kebutuhan riset di daerah seolah tidak dipahami. Sudah menjadi rahasia umum dari pusat hingga daerah riset tidak mendapat tempat yang layak. Bagaimana tidak, Badan Litbang (penelitian dan pengembangan) yang merupakan ujung tombak riset kadang memikul pameo negatif “sulit berkembang”. Apalagi bicara tentang anggaran riset.
Menteri Riset, Teknologi dan Dikti, Muhammad Nasir menyebut anggaran riset di Indonesia hanya sebesar 0,08 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Bandingkan dengan Korea Selatan dan Israel yang mencapai 4,36% dan 3,93% dari PDB. Bahkan di tingkat ASEAN, Indonesia masih kalah jauh dari Singapura (2,2%) dan Malaysia (0,6%). Bahkan hasil survei oleh Wikipedia pada 72 Negara, nilai dana riset terhadap per kapita Indonesia hanya sebesar 2.88 USD atau terkecil kedua setelah Etiopia (1.15 USD).
Begitu pula dengan jumlah peneliti di Indonesia. Rasio peneliti Indonesia pada tahun 2014 hanya 7,25 peneliti per 10 ribu angkatan kerja. Angka ini masih rendah bila dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,43 dan Singapura 64,38. Negara-negara maju sekitar rasionya 80 peneliti per 10 ribu penduduk.
Jadi sulit untuk berharap banyak suatu daerah bisa maju selama riset menjadi sektor yang terpinggirkan.
Ada beberapa langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan riset daerah. Pertama, membentuk/mempertahankan lembaga riset daerah. Walaupun beberapa daerah riset dimasukkan dalam bidang tugas perencanaan karena dianggap serumpun, tapi dalam pelaksanaannya riset akan terjebak dan tidak leluasa dalam fungsinya sebagai wadah pemikir (think tank) pemerintah.
Kedua, meningkatkan SDM riset. Peneliti dan perekayasa harus ditingkatkan baik dalam segi jumlah maupun kapasitasnya. Pemerintah daerah juga dapat membentuk Dewan Riset Daerah dari sektor perguruan tinggi, swasta dan LSM dalam mendukung riset daerah.
Ketiga, meningkatkan kerjasama antar lembaga riset lain. Kerjasama dengan lembaga riset dari perguruan tinggi, swasta dan LSM menjadi jembatan untuk mendaratkan hasil-hasil riset yang selama ini hanya menjadi hiasan di rak-rak buku.
Keempat, mendorong pihak swasta dan industri mendukung hasil riset dan inovasi. Dukungan dapat berupa dana riset maupun hasil riset aplikatif dan inovasi akan menghasilkan karya yang langsung memberi dampak pada orang banyak terutama di kalangan industri. Dengan begitu, para pelaku riset lebih termotivasi dan mendapat penghargaan dalam bentuk paten, tenaga ahli dan lainnya.
Pentingnya pembangunan daerah yang berlandaskan riset merupakan bagian yang harus dipahami setiap pembuat kebijakan. Hasilnya memang tidak akan terlihat dalam waktu singkat, tapi pasti akan dinikmati generasi yang akan datang.*

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Riset untuk Pembangunan Daerah.

Add comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *