Workshop Evaluasi Penilaian Kinerja BPPD Wilayah II di Makassar

Workshop Evaluasi Penilaian Kinerja BPPD Wilayah II yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2019 di Gammara Hotel, Makassar ini merupakan rangkaian kegiatan dari beberapa workshop yang telah dilakukan sebelumnya di kota Bandung dan Medan untuk area wilayah I. Pada kali ini workshop dihadiri perwakilan dari 33 (tiga puluh tiga) Badan Litbang Provinsi, Kabupaten,dan  Kota yang ada pada wilayah II yaitu Sulawesi, NTT, Kalimantan, dan Papua. Kota Kupang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang Ir. Hendrik P.S. Saba dan Peneliti pada Balitbangda Kota Kupang yaitu Liky Ledoh. Pelaksanaan workshop ini merupakan salah satu upaya  dalam pendampingan pembinaan Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pembicara dalam workshop ini hadir pakar dalam bidang penguatan kelembagaan yaitu Dr.Nursini Mahmud dari Universitas Hasanuddin, yang mengangkat topik “Peningkatan Kinerja Lembaga Litbang melalui Implementasi SIDa“ sebagai pembicara pertama, sedangkan pembicara kedua Dr.Andi Taufik,M.Si dari Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan  KMP LAN RI mengangkat topik tentang “Sinergi Kelembagaan dalam peningkatan Daya Saing Daerah”.

Dalam workshop ini akan dilaksanakan penilaian evaluasi kinerja Balitbang yang dilakukan  setiap tahun  menggunakan instrument “ANREGIS” (Analysis of Regional Innovation System) setiap balitbang yang hadir diwajibkan mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang akan di analisis pada determinan unsure-unsur SIDa yaitu Kebijakan, Kapasitas dan Kualitas Lembaga, Sumber Daya dan Output dan Outcomes yang dihasilkan. Dari hasil analisis  tersebut akan diketahui kinerja dari balitbang pada kategori Pratama, Madya atau Utama. Kami akan mengapresiasi Balitbangda pada kategori Utama pada setiap tahunnya.

Diharapkan melalui evaluasi ANREGIS dapat diketahui determinan unsur-unsur SIDa yang masih lemah dan memerlukan intervensi dari masing-masing Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga mampu dijadikan rekomendasi dalam upaya aksi pengatan SIDa ditingkat daerah oleh masing-masing Balitbangda (BPPD). Sehingga kedepannya BPPD sebagai koordinator SIDa, dapat mewujudkan litbang yang dapat meningkatkan daya saing daerah.