Balitbangda Kaji Pemerintahan Partisipatif Pemeliharaan Taman

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang Melaksanakan Seminar Akhir Kajian Pemerintahan di Aula Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Kupang (23/12/2021). Seminar Akhir dengan Topik “Kajian Pemerintah Partisipatif dalam Pemeliharaan Taman di Kota Kupang (Model Kolaborasi Pemerintahan, Koorporasi dan Masyarakat Sipil)” ini diikuti para peserta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, UPTD Pertamanan, Organisasi Kemasyarakatan, BUMN, Karang Taruna, beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang.

Dr. William Djami, selaku peneliti, dalam papaparanya menyampaikan model kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan taman harus didukung regulas yang jelas. Selain itu model Kerjasama dalam pengelolaan taman harus memperhatikan estetika, budaya dan pembagian tugas yang jelas. Hal ini didasari bahwa pengelolaan taman di Kota Kupang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga didukung koorporasi, measyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Balitbangda Kota Kupang, Dra. Debora Panie, MM, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya kajian ini sebagai dasar pembangunan kolaboratif pengelolaan taman di Kota Kupang. Selain itu juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari setiap pihak atas pelaksanan kajian ini dan mengharapkan usul dan saran bagi kesempurnaan kajian tersebut. Pada sesi tanya jawab, diskusi dan masukan terkait pengelolaan taman disuarakan beberapa pihak. Semua peserta setuju pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan taman, tetapi aspek-aspek kolaborasi harus dipertajam. Antara lain inisiatif pemerintah harus ditunjukkan seperti penataan pedagang kaki lima, pengelolaan parkir, pembangunan sarana prasarana, pengawasan, dan pengaduan.


One Reply to “Balitbangda Kaji Pemerintahan Partisipatif Pemeliharaan Taman”

  1. Dr.H.Muhammad Ali M.Si

    Inovasi yg memerlukan komitmen semua pihak dan tentunya dgn regulasi yg jelas dan adaftif. Tidak hanya soalregulasi nya tetapi juga budaya sikap mental yg memadai DISAMPING anggaran yg memadai tentunya. Kolaborasi akan lebih bermakna bila sumber dana implementasi program di dapatkan atau bersumber dari dana CSR. Keterlibatan dg regulasi yg jelas bisa berupa perda atau peraturan walikota atau peraturan instansi terkait sebagai langkah awalnya.civil.sociyte seperti dalam bentuk organisasi organisasi kepemudaan kemasyarakatan lainnya scr jelas keterlibatan jelas dg segala konsekwensi kebijakan nya. Sukses selalu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AntaraNews Kupang

BPOLBF sebut POTPH Parapuar menjadi contoh kegiatan berkelanjutan

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan… [...]

Densus 88 Antiteror gerebe rumah kontrakan di Cikampek

Tim Densus 88 Antiteror menggerebek sebuah rumah kontrakan yang didiami seorang pria terduga teroris di… [...]

Dana Desa mampu tumbuhkan desa mandiri jadi 11.456 desa, kata Wamendes

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo mengatakan Dana Desa… [...]

Kontak Kami

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang

Jl. Timor Raya No. 124 Kelurahan Pasir Panjang

Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur

Email: balitbangkotakupang@gmail.com