Balitbangda Kaji Pemerintahan Partisipatif Pemeliharaan Taman

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang Melaksanakan Seminar Akhir Kajian Pemerintahan di Aula Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Kupang (23/12/2021). Seminar Akhir dengan Topik “Kajian Pemerintah Partisipatif dalam Pemeliharaan Taman di Kota Kupang (Model Kolaborasi Pemerintahan, Koorporasi dan Masyarakat Sipil)” ini diikuti para peserta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, UPTD Pertamanan, Organisasi Kemasyarakatan, BUMN, Karang Taruna, beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang.

Dr. William Djami, selaku peneliti, dalam papaparanya menyampaikan model kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan taman harus didukung regulas yang jelas. Selain itu model Kerjasama dalam pengelolaan taman harus memperhatikan estetika, budaya dan pembagian tugas yang jelas. Hal ini didasari bahwa pengelolaan taman di Kota Kupang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga didukung koorporasi, measyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Balitbangda Kota Kupang, Dra. Debora Panie, MM, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya kajian ini sebagai dasar pembangunan kolaboratif pengelolaan taman di Kota Kupang. Selain itu juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari setiap pihak atas pelaksanan kajian ini dan mengharapkan usul dan saran bagi kesempurnaan kajian tersebut. Pada sesi tanya jawab, diskusi dan masukan terkait pengelolaan taman disuarakan beberapa pihak. Semua peserta setuju pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan taman, tetapi aspek-aspek kolaborasi harus dipertajam. Antara lain inisiatif pemerintah harus ditunjukkan seperti penataan pedagang kaki lima, pengelolaan parkir, pembangunan sarana prasarana, pengawasan, dan pengaduan.


One Reply to “Balitbangda Kaji Pemerintahan Partisipatif Pemeliharaan Taman”

  1. Dr.H.Muhammad Ali M.Si

    Inovasi yg memerlukan komitmen semua pihak dan tentunya dgn regulasi yg jelas dan adaftif. Tidak hanya soalregulasi nya tetapi juga budaya sikap mental yg memadai DISAMPING anggaran yg memadai tentunya. Kolaborasi akan lebih bermakna bila sumber dana implementasi program di dapatkan atau bersumber dari dana CSR. Keterlibatan dg regulasi yg jelas bisa berupa perda atau peraturan walikota atau peraturan instansi terkait sebagai langkah awalnya.civil.sociyte seperti dalam bentuk organisasi organisasi kepemudaan kemasyarakatan lainnya scr jelas keterlibatan jelas dg segala konsekwensi kebijakan nya. Sukses selalu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

AntaraNews Kupang

Penerima dosis tiga vaksin COVID-19 capai 67,06 juta orang

Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis ketiga atau penguat… [...]

Masyarakat berpenghasilan rendah di Manggarai mendapat bantuan air bersih

Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun sarana air bersih untuk 311 masyarakat berpenghasilan… [...]

Pemkot Kupang tetapkan PAD 2023 sebesar Rp198 miliar

Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan Pendapatan Asli daerah (PAD) TA 2023 mencapai… [...]

Kontak Kami

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang

Jl. Timor Raya No. 124 Kelurahan Pasir Panjang

Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur

Email: balitbangkotakupang@gmail.com